Isu pemasan global perlu disikapi dengan aturan tegas dan mengikat. Dalam hal ini pemerintah pemegang kunci keberhasilan serta efektifitas kebijakan yang diambil.

Meningkatnya suhu global Bumi, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut adalah bukti tak terbantahkan atas fenomena Global Warming (GW) dan itu sudah diakui dunia. Namun, ketika kita dituntut untuk memutuskan, kita bimbang, padahal GW perlu penanganan serius. Bukan sekedar debat panjang nan melelahkan nihil hasil laiknya NFCCC (konferensi para pelaku konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim) di Bali 3-14 Desember lalu.

Konferensi sejenis itu sebenarnya tidak perlu. Untuk menangani GW hanya dibutuhkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari semua pihak. Tranportasi dan pabrik adalah penyumbang terbesar GRK, maka pemerintah sebagai regulator sah seharusnya menggunakan kewenangannya.

Pemerintah bisa menerapkan prinsip Polluter Pays Principle; tingkatkan pajak impor mobil dan motor. Otomatis dengan dengan tingginya pajak impor akan mempermahal harga barang. Pertinggi pajak kendaraan pribadi sesuai kadar emisi yang dikeluarkan. Dengan langkah ini diharapkan daya beli mobil yang tahun 2006-2007 tinggi dapat ditekan. Kenakan retribusi parkir yang besar. Dengan adanya kebijakan ini jumlah kendaraan di jalan bisa berkurang. Terlebih lagi jika biaya tol dinaikkan, gelombang melepas mobil pribadi akan makin besar.

Nantinya dana dari pajak yang diperoleh, digunakan untuk memperbaiki sarana transportasi umum yang selama ini memprihatinkan. Akses yang mudah dan memadahi, pelayanan, kenyamanan, dan keamanan menjadi prioritas utama yang harus ditingkatkan. Tentu adanya perombakan itu perlu sosialisasi yang gencar agar masyarakat mengerti bahwa transportasi umum yang kesannya menyebalkan dan jorok terhapus. Jika demikian adanya, akan timbul anggapan ‘jika transportasi publik lebih efisien, kenapa mesti repot duduk di depan setir?’

 

 

Advertisements